Rabu, 18 Juli 2012

Terima kasih Anda telah mengunjungi Hompage PT. Masterpiece Jasa, ( Biro Jasa Ijin Usaha/ Perijinan ), sejalan dengan era globalisasi dan era modernnisasi yang bertujuan untuk menciptakan semua mudah dan kecepatan pelayanan di seluruh wilayah, baik kota maupun Kabupaten baik usaha dibidang perdagangan, ekspor - impor atau Jasa dll, maka dengan hal ini, kami, mengundang Anda untuk menjadi lebih rinci lagi mengenal kita melalui website ini.
PT. Masterpiece Jasa" berdiri pada tahun 2000 di Jakarta, ketika itu bernama PT. Masterjasa Indonesia, misi kami adalah untuk menjalin kerjasama dan saling percaya antara pelanggan yang memerlukan efisiensi dan ketepatan waktu dalam melayani pengelolaan izin dan dokumen perusahaan, kami sangat menghargai Investasi anda dalam pengurusan izin usaha yang anda percayakan kepada kami, kami senantiasa berupaya terus untuk meningkatkan profesionalitas kami, sesuai dengan Moto Kami " Customer satisfaction is our goal " demikian deskripsi perusahaan kami, sekali lagi kami mengucapkan terimakasih, anda telah percaya pada PT. Masterpiece Jasa, Good Luck.. ! !

Yang menjadi pertanyaan, Apakah saya butuh Izin/ lisensi ?
Jawaban yang paling mungkin " ya " . Tanpa ini, Anda mungkin menjalankan bisnis secara ilegal. Hampir semua bisnis membutuhkan lisensi di kabupaten atau Kota Madya. Mungkin ada daerah kota atau kabupaten wilayah tertentu mempunyai persyaratan perizinan sedikit berbeda, tergantung pada jenis bisnis yang Anda pilih.

Di mana saya pergi untuk mendapatkan lisensi?
Tempat terbaik untuk memulai adalah balai kota setempat Anda atau Departemen terkait, Kantor walikota bahkan mungkin gedung pengadilan.

Bagaimana tentang usaha di rumah atau Home Industri ?
Selidiki lokal meliputi zonasi tata cara mengurus izin usaha/ bisnis berbasis rumah. Beberapa lingkungan perumahan memiliki pembatasan zonasi yang ketat yang dapat mencegah Anda melakukan bisnis di rumah Anda. Namun, dimungkinkan untuk mendapatkan varians atau kondisional-menggunakan izin. Di banyak daerah, sikap terhadap bisnis berbasis rumah menjadi lebih mendukung diwilayah kabupaten dari pada dikota Khusunya Wil DKI Jakarta, sehingga lebih mudah untuk mendapatkan varians license. Condominiums memiliki peraturan yang dapat mempengaruhi kemampuan Anda untuk melakukan bisnis dari rumah Anda. Kami juga melihat sesi bisnis berbasis rumah bagi mereka yang mempertimbangkan operasi bisnis dari rumah mereka.

Jasa Pembuatan SIUP-TDP

Sebuah Trade Organization (WTO) pertemuan kajian Dunia tentang kebijakan perdagangan Indonesia merekomendasikan bahwa pemerintah harus memperbaiki kebijakan kunci dan praktek di beberapa daerah untuk memenuhi komitmen internasional.
Berbicara pada akhir WTO keenam Kebijakan Perdagangan Ulasan dari Indonesia, Ketua Joakim Reiter mengatakan bahwa peserta diharapkan Indonesia untuk melaksanakan perdagangan dan langkah-langkah investasi yang konsisten dengan aturan perdagangan global.
"Anggota sangat mendorong Indonesia untuk memanfaatkan lebih banyak dan lebih baik dari kebijakan perdagangan dan investasi yang sesuai dengan komitmen internasional, dan yang mendukung sistem perdagangan multilateral dan lebih mencerminkan ambisi Indonesia untuk memiliki peran utama di panggung global," kata Reiter dalam bukunya kata penutup pada hari Jumat di Jenewa, Swiss, menurut pernyataan WTO.
Indonesia menerima lebih dari 750 pertanyaan yang terdiri 575 pertanyaan tertulis yang diajukan oleh 26 negara sebelum batas waktu dan hampir 200 pertanyaan dari 34 anggota selama pemeriksaan dua hari, dimana setiap anggota WTO harus menjalani secara berkala.
Cina, untuk perbandingan, menerima 1.720 pertanyaan tertulis selama pengkajian kebijakan terakhir pada tahun 2012.
Anggota mendesak Indonesia untuk, antara lain, mengevaluasi kembali langkah-langkah yang dianggap "trade-ketat ", termasuk perizinan impor dan persyaratan izin yang mencakup 20 persen dari keseluruhan pos tarif, dan langkah-langkah lainnya, seperti pembatasan pintu masuk impor, persyaratan inspeksi pra-pengapalan dan pajak ekspor yang terganggu akses ke pasar domestik, kata Reiter.
Pemerintah juga telah menunjukkan kurangnya konsultasi dan transparansi dalam memperkenalkan berbagai langkah terkait dengan perdagangan, sesuai dengan panel review, yang mengatakan bahwa Indonesia harus memberitahukan mitra dagang sebelum menerapkan peraturan yang mungkin memiliki efek yang substansial, kata Reiter.
Perwakilan AS adalah kritikus paling gencar dari Indonesia. Duta Besar AS untuk WTO Michael Punke mengatakan bahwa ia prihatin tentang apa yang dia katakan adalah "nasionalisme ekonomi dan proteksionisme" Indonesia, sebagaimana tercermin dalam perdagangan baru-baru ini dan peraturan investasi, seperti persyaratan perizinan impor, pembatasan hak perdagangan, pembatasan saham asing dan manufaktur domestik persyaratan.
Anggota WTO lainnya mengakui kemajuan ekonomi yang stabil di Indonesia, ekonomi terbesar kelima di Asia, sejak tahun 2007 ketika review terakhir dilakukan, mencatat bahwa bangsa telah memainkan peran yang semakin penting di panggung ekonomi global.
Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi, yang memimpin delegasi Indonesia ke pertemuan kajian, mengatakan pada hari Minggu bahwa pemerintah menyambut baik rekomendasi dan akan mencoba yang terbaik untuk memulai perubahan yang diperlukan.
"Beberapa negara ingin kita untuk mengeluarkan peraturan yang sederhana, transparan dan dapat diprediksi, dan itulah yang kami bertujuan untuk melakukan. Kami juga melihat ini sebagai sesuatu yang positif untuk kepentingan kita sendiri, "katanya kepada The Jakarta Post.
Namun, Bayu mengatakan, pemerintah akan terus mempertimbangkan kepentingan bisnis dalam negeri, meskipun permintaan asing yang merevisi aturan perdagangan untuk menyediakan akses pasar bebas untuk barang dan jasa mancanegara.
PT. MASTERPIECE JASA
Office : Gd.Wisma A.Rachim 3th Floor Jl Suryopranoto No.85 HARMONI Jakarta Pusat 10160 Phone (021)3510586 Fax (021)34833465 Representative Office : Jl. Raya Ps.Minggu No.36 Jakarta Selatan 12520 Phone:(021) 02171623337, 0818150204 Fax(021)7808168 http://www.globalinvestment.indonetwork.co.id

JASA URUS PERPANJANG KADIN/ SIUJK/ SBU


Sesuai dengan UU Nomor 1 tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri dan Keputusan Presiden RI Nomor 97 tahun 1996 Bab I Pasal 1 huruf (a) KADIN dinyatakan sebagai wadah bagi Pengusaha Indonesia yang bergerak di bidang perekonomian. Kamar Dagang dan Industri (KADIN) merupakan wadah pembinaan profesi dan penyaluran aspirasi, serta sarana memperjuangkan kepentingan dunia usaha dalam keikutsertaan pada pelaksanaan Pembangunan Nasional.
KADIN juga merupakan sarana komunikasi antar pengusaha Indonesia, antara pengusaha Indonesia dengan pengusaha Asing serta antara pengusaha Indonesia dengan Pemerintah dalam mengupayakan terciptanya iklim usaha yang kondusif, sehat dan dinamis serta sesuai dengan prinsip-prinsip Demokrasi Ekonomi yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.
Sesuai dengan pengertian tentang KADIN tersebut, maka tugas utama KADIN lebih terfokus untuk membina dan mengembangkan kemampuan, kegiatan dan kepentingan pengusaha Indonesia antara lain:
  • Pelayanan informasi bagi dunia usaha dan masyarakat dalam rangka pengembangan dunia Usaha Nasional.
  • Advokasi bagi dunia usaha, khususnya bagi pengembangan Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi.
  • Pengembangan potensi dunia usaha dan pengusaha nasional.
Untuk melaksanakan ketiga tugas tersebut, KADIN DKI Jakarta menetapkan berbagai kebijakan jangka pendek, menengah dan panjang serta menjabarkannya ke dalam program kerja tahunan yang menyentuh langsung kepada kepentingan dunia usaha, sehingga pada akhirnya dapat menciptakan dan mengembangkan iklim usaha dan dunia usaha yang memungkinkan terwujudnya keikutsertaan yang seluas-luasnya bagi pengusaha Indonesia, khususnya Jakarta dan berperan serta secara aktif dan efektif dalam pembangunan Nasional.
Sejalan dengan tugas KADIN, maka pengusaha anggota KADIN DKI Jakarta diberikan kemudahan untuk mendapatkan berbagai pelayanan dan fasilitas.


MANFAAT MENJADI ANGGOTA KADIN
  1. Mendapatkan Informasi tentang peluang-peluang bisnis di dalam dan di luar negeri
  2. Mendapatkan informasi tentang data perusahaan/ bidang usaha anggota KADIN Lainnya.
  3. Mendapatkan kesempatan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan, Pameran, Misi Dagang, Seminar/ Diskusi Panel/ Lokakarya, Kontak Bisnis, dll.
  4. Bimbingan, bantuan dan perlindungan hukum.
  5. Mendapatkan surat keterangan yang berguna bagi kelancaran usahanya, misalnya Surat Keterangan Kinerja Baik, Surat Rekomendasi untuk mendukung kegiatan usaha perusahaan, dan surat keterangan lainnya yang berkaitan dengan keanggotaan KADIN.
  6. Hubungan bisnis Nasional dan International, misalnya dalam pengurusan APEC Bisnis Travel Card dan Rekomendasi VISA.
  7. Pelayanan penerbitan rekomendasi Surat Keterangan Asal Barang(Certificate of Origin), dan legalisasi dokumen-dokumen kegiatan usaha luar negeri dengan syarat & ketentuan yang berlaku.
  8. Diinformasikan Data Perusahaannya pada website KADIN atau dalam bentuk Jakarta Business Direktory (JBD)
  9. Memperoleh Penyuluhan tentang perpajakan melalui klinik pajak
  10. Mendapatkan kesempatan untuk memperoleh layanan melalui media SMS/ MILIS INFOKOM KADIN Provinsi DKI Jakarta.

Syarat Perpanjang SIUJK :

  • Copy Semua data perusahaan
  • Asli SBU
  • Asli SKA/ SKT
  • Asli KTA
  • Asli SIUJK lama

! JASA PENGURUSAN PERPANJANG SIUP/ TDP

Syarat Perpanjang SIUP/ TDP/ API/ NPIK/ KAD :

Copy Akta Pendirian dan Perubahn
Copy SK Pengesahan Kehakiman
Copy Sewa Menyewa Kantor
Copy Npwp Perusahaan/Pribadii, Domisli, KTP Dirut
Pasphoto 3x4 2 lembar berwarna
Asli SIUP
Asli TDP
Asli API

^ JASA PENGURUSAN SIUJPT/ GAFEKSI

Persyaratan  SIUJPT Jakarta :
  • Copy Akta Pendirian (Forwarding) yang sudah dilegalisir Notaris
  • Asli SK Kehakiman
  • Asli Bukti Setor Bank Minimal Rp. 200.000.000
  • Asli Referency bank
  • Copy Rekening Koran
  • Copy Npwp yang Sudah dilegalisir Oleh Instansi pajak
  • Copy KTP Penanggung Jawab Perusahaan (Direksi)
  • Asli Domisili Perusahaan
  • Proposal/Rencana Kerja Perusahaan
  • Daftar Inventaris Kantor
  • Daftar Nama2 Karyawan personil
  • Rekomendasi Gafeksi/Infa DKI Jakarta
  • Siap disurvey